Bagaimana OGI Bekerja

Open Government Indonesia (OGI) adalah masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan OGI, pemerintah dan masyarakat sipil bahu-membahu membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif.

Kami akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Joko Widodo

Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Cita-cita ini dituangkan Presiden Joko Widodo ke dalam program Nawa Cita yang kini menjadi dasar dari visi misi pemerintahan Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif melalui komitmen Open Government Indonesia (OGI).

 

OGI Merupakan bentuk konkrit keseriusan pemerintah Indonesia di dalam melakukan reformasi sektor publik di Indonesia secara menyeluruh. Melalui OGI diharapkan akan lahir ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional. Utamanya di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Dengan OGI, pemerintah berupaya untuk membuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berkolaborasi dan berperan aktif di dalam menentukan prioritas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan kolaborasi yang semakin kuat tersebut diyakini dapat menjadi solusi untuk memperkuat kualitas implementasi kebijakan publik pemerintah. Selain itu juga melalui proses pemerintahan yang terbuka, pemerintah Indonesia yakin akan banyak lahir inovasi-inovasi kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Inisiatif OGI sejauh ini telah berhasil menginspirasi dan mendorong lahirnya berbagai inovasi-inovasi kebijakan publik seperti LAPOR!, Portal Satu Data, dan inisiatif Satu Peta. Ketiga inovasi ini merupakan instrumen-instrumen kebijakan publik yang mencoba menyasar tiga wilayah yang sangat erat dengan peningkatan keterbukaan pemerintah. Ketiganya adalah, saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk LAPOR!, kemudian kehadiran data yang kredibel sebagai sumber penyusunan kebijakan publik melalui Open Data, dan ketersediaan data spasial (ruang) yang sangat erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan lewat Satu Peta. Inovasi-inovasi ini diharapkan menjadi katalis bagi perubahan pola tata kelola kebijakan publik di Indonesia.

Mitra OGI

Newsletter