1,2
Pemerintah Indonesia Menyelenggarakan Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017

Kabar

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia.

Pemerintah Indonesia Menyelenggarakan Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017

  • 07/November/2017
  • 18
  • 1946

Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017

Jakarta, 7 November 2017 - Sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap keterbukaan pemerintah, pemerintah Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi Asia Pacific Leaders Forum on Open Government (APLF) pada 14 Desember 2017 yang bertema “Open Government for Inclusive Development” Jakarta, Indonesia.

Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government merupakan rangkaian pertemuan tingkat menteri dari negara-negara anggota Open Government Partnership di kawasan Asia Pasifik. Konferensi ini akan dihadiri oleh menteri dan pejabat setingkat menteri dari 13 seperti Afghanistan, Armenia, Australia, Filipina, Georgia, Korea Selatan, Kirgizstan, Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, dan Sri Lanka. termasuk dalam undangan adalah kepala negara/pemerintahan, menteri-menteri, pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, para pegiat dari sektor swasta serta pers/media.

Dengan tema yang mengusung inklusivitas, hadirnya representatif dari berbagai sektor dan negara ini bukan hanya akan memperkuat inklusivitas yang menjadi tema konferensi kali ini, namun juga menjadi aksi nyata dari visi OGP; kolaborasi multi-pihak yang menghasilkan pemerintah- yang lebih transparan, terbuka, dan responsif terhadap masing-masing warganya.

Tema “Open Government for Inclusive Development” (atau keterbukaan pemerintah untuk pembangunan yang inklusif) sendiri dipilih untuk mengulas dampak dari keterbukaan pemerintah di dalam menciptakan pembangunan yang berkualitas. Tercakup dalam pembangunan yang berkualitas dan merata adalah pembahasan mengenai penurunan kemiskinan dan perkembangan ekonomi, mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah, desain pelayanan publik untuk perkembangan yang inklusif, serta peran pemerintahan terbuka dalam ketahanan lingkungan.

Keadaan ini kemudian menciptakan sebuah kebutuhan untuk memperkuat keterbukaan pemerintah, memenuhi komitmen-komitmen untuk melahirkan sebuah pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan menerima, mendorong partisipasi warganya; sebuah pemerintah yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, yang mengubah jargon dan janji menjadi aksi nyata, dan pemerintah yang membawa kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Melihat juga dari apa yang telah dicapai oleh Indonesia dan negara-negara lain di kawasan ini sejak bergabung dengan OGP dan memulai sebuah reformasi menuju pemerintahan yang terbuka dan inklusif, APLF tidak hanya akan diisi dengan selebrasi atas pencapaian, namun juga merencanakan langkah selanjutnya dari gerakan keterbukaan pemerintah, dan berbagi pengalaman dari antar negara.

Pada kegiatan ini, inklusivitas tidak hanya berhenti sekadar menjadi topik diskusi, melainkan betul-betul terefleksikan dalam format kegiatan ini. Walaupun dilabeli sebagai pertemuan tingkat menteri negara-negara OGP di Asia Pasifik, sesuai dengan karakteristik pemerintahan yang terbuka pertemuan ini juga akan mengikutsertakan perwakilan dari beragam sektor. Sektor-sektor seperti masyarakat sipil, sektor swasta, beragam lapisan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, hingga mitra pembangunan lainnya seperti organisasi internasional dan akademisi.

Sebagai salah satu negara pendiri OGP, kepemimpinan Indonesia telah memainkan peran yang cukup besar dalam mendukung pemerintahan yang terbuka. Pada tahun 2012 hingga 2014, pemerintah Indonesia mengetuai OGP bersama Inggris dan kemudian Meksiko. Menjelang akhir pengetuaan OGP di tahun 2014, pemerintah Indonesia juga sempat mengadakan Asia Pacific Regional Conference mengenai keterbukaan pemerintah di Bali. Konferensi ini berhasil mengumpulkan 650 representatif dari berbagai pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta media. Sejak saat itu, telah bergabung dalam kemitraan OGP lima negara lain dalam wilayah Asia Pasifik; Australia, Papua Nugini, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, serta Kirgizstan.

Penyelenggaraan APLF juga dinilai sesuai dengan komitmen dan program pemerintah Indonesia saat ini. Pertama, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kedua, komitmen Presiden Joko Widodo untuk pemerintah Indonesia untuk memperkuat peran dan kemitraan dalam pengembangan kerjasama internasional melalui kerjasama Selatan-Selatan. Ketiga, acara ini juga diadakan sebagai bagian dari Voyage to Indonesia, serangkaian acara yang akan dilakukan sebagai bagian dari fondasi acara Internasional Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) Annual Meetings pada Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali.

Ketahui lebih lengkap tentang Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 di sini

###

Komentar


Mitra OGI

Newsletter