Jakarta, 14 Desember 2017 – Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Luar Negeri serta Kantor Staf Presiden menyelenggarakan Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF 2017). Forum dialog internasional tersebut dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan dihadiri Wakil Presiden II Republik Islam Afghanistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diokno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, serta 500 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya dari 14 negara anggota Open Government Partnership (OGP) se-Asia Pasifik. Mengusung tema “Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan yang Inklusif”, APLF 2017 memperkuat komitmen keterbukaan pemerintah di kawasan Asia Pasifik.

“Kami yakin bahwa langkah-langkah terkonsolidasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini dapat mempertajam peluang untuk mencapai banyak target pembangunan. Atas dasar tersebut, Pemerintah Indonesia mengundang perwakilan negara-negara di Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan keterbukaan pemerintah (open government) di negara masing-masing,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. APLF 2017 membuka kesempatan bagi partisipan untuk berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

APLF 2017 mengagendakan sembilan sesi dialog, yaitu: (1) Opening Plenary - Setting the Stage: Open Government for Inclusive Development; (2) Ministerial Roundtable; (3) Subnational Roundtable; (4) Panel on The Role of Accountability Institutions in Promoting Open Government; (5) Session 1: Achieving Poverty Reduction and Economic Development through Open Government; (6) Session 2: Building Trust and Public Integrity; (7) Session 3: Public Service Delivery for Inclusive Development; (8) Session 4: The Role of Open Government in Environmental Sustainability; dan (9) Closing Plenary. Pembahasan dilakukan secara mendalam, meliputi pemetaan kondisi terkini, tantangan yang dihadapi, potensi solusi, serta best practicesketerbukaan pemerintah.

Penyelenggaraan APLF 2017 juga meneguhkan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menginisiasi lahirnya OGP pada 2011, untuk melaksanakan pemerintahan secara terbuka. Indonesia telah memiliki Open Government Indonesia (OGI), sebuah inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik keterbukaan secara holistik dengan merangkum empat pilar utama keterbukaan, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. OGI telah berhasil menginspirasi dan mendorong lahirnya berbagai inovasi-inovasi kebijakan publik seperti LAPOR!, saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat, Portal Satu Data (data.go.id), penyedia data kredibel sebagai sumber penyusunan kebijakan publik, dan inisiatif Satu Peta, data spasial (ruang) untuk perencanaan pembangunan.

Saat ini, inisiatif OGI sedang mengimplementasikan Rencana Aksi (Renaksi) Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017, sebuah rencana aksi dan program dua-tahunan yang disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan pemerintahan terbuka. Renaksi tersebut mendorong ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai basis pengambilan keputusan (evidence-based policy making), akses publik yang luas terhadap informasi dan data pemerintah, proses birokrasi yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih baik, semakin terbukanya saluran interaksi dan partisipasi publik dalam pemerintahan, dan penerapan teknologi yang tepat guna (effective e-Governance). “Tanpa kemampuan untuk mengelola pembangunan secara terbuka, kita kesulitan untuk memastikan pembangunan dapat berdampak signifikan. Saya berharap APLF 2017 dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan memiliki posisi yang krusial dalam menentukan kesuksesan pembangunan ke depan”, tutup Menteri Bambang.

###

Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

Sekretariat Nasional (Seknas) OGI merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa unsur pemerintah lainnya, serta perwakilan masyarakat sipil.

*Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jakarta, wapresri.go.id – Keterbukaan atau transparansi menjadi prasyarat bagi pemerintah dalam mewujudkan kemajuan negara, terlebih di era ketika demokrasi, hak asasi manusia, dan teknologi informasi berkembang cepat seperti sekarang.

“Pesatnya perkembangan ketiga hal ini membuat negara saat ini tidak mungkin lagi menutup diri,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka secara resmi Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12).

Keterbukaan pemerintah, jelas Wapres, akan membawa hasil positif, di antaranya mempercepat upaya pengentasan kemiskinan serta meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan. Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati dalam sidang umum PBB.

Keterbukaan, kata Wapres, juga menjadikan pemerintahan lebih efektif dan efisien karena pemerintah terpacu untuk selalu memperbaiki layanan kepada masyarakat.

“Dengan keterbukaan, kita mendapat kritik dan masukan,” ujarnya.

Wapres yang juga merupakan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) kemudian menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menjadikan prinsip keterbukaan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional.

“Pemerintah Indonesia bertekad untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menyederhanakan birokrasi yang berbelit-belit, serta memberantas korupsi,” tegasnya.

Menurutnya, faktor-faktor penentu berhasil tidaknya keterbukaan pemerintah adalah komitmen pimpinan, komunikasi, koordinasi, serta upaya terus menerus untuk meningkatkan transparansi.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap agar forum ini dapat menjadi sarana berbagi informasi dan pengalaman terbaik (best practices) di antara negara-negara di Asia Pasifik dalam hal transparansi di pemerintahan.

“Harapannya, negara-negara di Asia Pasifik dapat lebih baik dan lebih maju dengan pemerintah dan masyarakat yang terbuka,” pungkasnya.

Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government merupakan forum regional yang menghadirkan para tokoh pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, mitra pembangunan, dan kalangan swasta untuk berbagi pengalaman mengenai keterkaitan antara keterbukaan pemerintah dan pembangunan yang inklusif.

Dalam forum tersebut hadir beberapa pembicara terkemuka, antara lain Wakil Presiden Kedua Afganistan Mohammad Sarwar Danesh dan Wakil Perdana Menteri Kirgizstan Cholpon Sultanbekova. Forum ini terselenggara atas kerja sama antara Open Government Indonesia, yang merupakan tim gabungan Kantor Staf Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Luar Negeri, dan mitra pembangunan. (AKS/FM, KIP Setwapres)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalankan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan data.

"Bukan hanya datanya yang terbuka, tetapi masyarakat dapat ikut memberikan ide-ide kepada pemerintah "

Dikatakannya, perangkat data yang mudah diakses masyarakat maupun aparatur pemerintah juga terus disempurnakan. Selain itu, warga akan dipastikan dapat berpartisipasi dan menjadi bagian dari keterbukaan data tersebut.

"Bukan hanya datanya yang terbuka, tetapi masyarakat dapat ikut memberikan ide-ide kepada pemerintah. Sebab, diperlukan kolaborasi antara data dan informasi untuk membuat sebuah kebijakan," kata Anies, usai menjadi pembicara sesi penutup Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017, di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/12).

Ia menambahkan, kepada seluruh delegasi yang hadir diharapkan dapat mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta seperti, kawasan Kota Tua, Ancol, Monas, dan Museum Nasional.

Sementara, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, Indonesia menjadi salah satu pendiri sekaligus anggota dari open government partnership se-Asia Pasifik yang memiliki komitmen untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip keterbukaan dalam pemerintahan.

"Prinsip keterbukaan harus menjalankan tiga hal, yakni transparan, partisipasi, dan inovasi," terangnya.

Menurutnya, melalui kegiatan ini negara-negara di Asia Pasifik dapat saling berbagi pengalaman dalam melaksanakan open government.

"Setiap peserta yang hadir bisa menjadikan pengalaman yang diceritakan menjadi ilmu dan pengetahuan," tandasnya.

###

Sed porttitor lectus nibh. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Proin eget tortor risus. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus.