1
Refleksi dan Pembelajaran dari Perjalanan Keterbukaan Pemerintah di Indonesia

Kabar

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia.

Refleksi dan Pembelajaran dari Perjalanan Keterbukaan Pemerintah di Indonesia

  • 12/October/2017
  • 20
  • 1025

Kegiatan diskusi MAVC, membahas perjalanan dalam penerapan Open Government di Indonesia

Jakarta, 12 Oktober 2017 - Hivos, MAVC Indonesia, Sekretariat Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk OGP dan INFID (Forum Internasional Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pembangunan Indonesia) mengadakan roundtable discussion untuk merefleksi kinerja dan strategi OGP di level sub-nasional. Acara yang diadakan pada tanggal 12 Oktober 2017, dari pukul 3 hingga 6 sore di Hotel Arya Duta Jakarta ini, merupakan sebuah sesi khusus dalam Kegiatan Pembelajaran MAVC.

Bertemakan “Mempercepat Adopsi Open Government di Indonesia”, acara ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemerintah daerah berkomitmen untuk bergabung dengan inisiatif OGP, berdasarkan pada pembelajaran dan pengalaman dari program kota-kota percontohan OGP yang telah ada. Selain itu, para pemerintah daerah ini diharapkan dapat mengetahui tentang ketersediaan buku panduan praktis, yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk implementasi begitu mereka memulai kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan mulai mengerjakan konsep rencana aksi.

Acara ini diselenggarakan dalam dua seri presentasi yang diikuti dengan sesi umpan-balik dari para partisipan. Pemerintah dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dari proyek kota percontohan OGP memulai acara dengan membagikan pengalaman mereka (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Institut Bojonegoro dan Pattiro Semarang). Selanjutnya, para pemerintah yang berpotensi menjadi kota-kota percontohan OGP menyampaikan respon mereka (Bupati Kupang, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Wonosobo). Di tiap-tiap sesi, para peneliti OGP (Prakarsa) dan tim pemandu OGP (Media Link) memberikan komentar/masukan dan kisah latar belakang yang lebih mendalam berdasarkan pengalaman, obeservasi dan penelitian mereka masing-masing.

Bisa dikatakan seluruh peserta diskusi sepakat bahwa Open Government telah menjadi inisiatif baru yang membantu pemerintah daerah untuk mengonsolidasi dan menginstitusionalkan gerakan keterbukaan yang sebelumnya dan/atau yang sedang berjalan, serta berperan sebagai sarana pembelajaran dan penginspirasi. Untuk kota seperti Bojonegoro dan Semarang yang telah memiliki banyak inovasi di masa lalu, OGP dapat berperan sebagai sarana tumpuan dan pengukur inovasi-inovasi mereka.

Selain itu di dalam diskusi tersebut, juga disepakati bahwa keterbukaan pemerintah punya peranan penting di dalam membangun kepercayaan di antara aktor-aktor yang relevan. Terutama, ketika mendorong inovasi yang ambisius dan transformatif di dalam konteks keterbukaan pemerintah (dibandingkan konteks umum bisnis). Dalam kasus Bojonegoro, misalnya, contoh inisiatif pemerintah daerah yang baik adalah Kontrak Terbuka, yang difasilitasi oleh visi sang Bupati, Suyoto dan kekreatifan organisasi masyarakat sipil lokal, Institut Bojonegoro, dalam mencari solusi terhadap korupsi dan suap dalam proses pengadaan publik dengan lebih melibatkan masyarakat sebagai pengawasan publik.

Forum ini juga menilai proyek kota percontohan yang diinisiasi oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia saat ini telah memperlihatkan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dari keberhasilan Kabupaten Bojonegoro dalam merubah saluran komunikasi antara warga dan pemerintah, yang sebelumnya berpusat pada bupati, (melalui SMS atau dialog tatap muka dengan bupati) menjadi dalam birokrasinya secara umum. Kota Semarang adalah contoh lainnya di mana kemitraan berlanjut melampaui kolaborasi eksekutif dan masyrakat sipil.

Selain itu, kesuksesan yang didapat dari program percontohan subnasional Open Government di Indonesia saat ini, dapat dikarakteristikkan menjadi 3, yaitu:

  • Adanya champion atau jawara yang mengadvokasi isu keterbukaan di level tertinggi atau level tertinggi kedua didalam pemerintah
  • Dibentuknya ruang ko-kreasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan rencana aksi. Selain itu juga tersedianya kanal pemantauan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah dan tuntutan nyata warga melalui komunikasi yang sesuai
  • Kepemimpinan organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam pengaturan dan pelaksanaan agenda keterbukaan

Bahkan program ini juga sangat berpotensi untuk dilanjutkan mengingat banyaknya potensi dari pemerintahan subnasional lainnya, seperti Kota Makassar, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Wonosobo.

Terakhir, forum ini menyepakati bahwa keterbukaan pemerintah di Indonesia memberikan hasil-hasil yang terukur dan terlihat, serta janji-janji untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pengalaman keterbukaan ini, Indonesia bisa dikatakan telah mengetahui resep sukses keterbukaan, tidak hanya berdasarkan norma dan teori, tetapi melalui praktek kolaborasi dan inovasi.

Oleh karena itu untuk menindaklanjuti temuan-temuan ini, para pemangku kepentingan Open Government disarankan untuk:

  1. Berinvestasi dalam jaringan “server” OGP di Indonesia, sesuatu yang dapat memfasilitasi interkoneksi masyarakat, pengetahuan dan data kepada siapapun dan kota manapun yang bersedia merangkul dan mempraktikkan arti sebenarnya dari kolaborasi. Buku Pedoman OGP adalalah salah satu fungsi dari “server” ini.
  2. Memastikan Sekretariat Nasional OGP dan koalisi organisasi masyarakat sipil-Sekretariat OGP untuk dapat mengidentifikasi pemerintah daerah yang berpotensi. Dan memfasilitasi mereka untuk mengadopsi nilai-nilai OGP dan membuat rencana aksi.
  3. Mempromosikan hasil dari tingkat nasional dan global untuk dapat menarik perhatian dan dukungan dalam memajukan gerakan dan kolaborasi keterbukaan, secara spesifik dalam pelaksanaan dan peran fasilitator masyarakat sipil.

###

Komentar


Mitra OGI

Newsletter